Di balik penjara keraton aktivis muda itu membelalak tidak percaya:
"Jadi tiga dekade lalu ayah pendukung setia monarki ?!" #fiksimini

Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi mau pun nilai-nilai demokrasi. Mungkin dua kalimat inilah yang paling disesali oleh presiden SBY sepanjang tahun 2010. Kalimat yang akhirnya diralat, setelah mendapat reaksi yang hebat dari masyarakat. Reaksi yang menggelitik saya untuk berandai-andai. Andai saja dua kalimat sial itu diucapkan bukan oleh pak SBY, tapi oleh pak Pendi satpam kampus partner main pingpong saya dulu. Beliau sudah lulus SMA sehingga mestinya tahu apa itu demokrasi ataupun monarki.

Berbeda dengan pak SBY yang seorang presiden, pak Pendi adalah seorang satpam yang polos, jujur dan tidak punya kepentingan apa-apa. Pak Pendi bukan presiden, dan tidak ikut partai apapun. Sehingga apa yang dia katakan bisa kita pahami secara literal. Pernyataan pak Pendi sebenarnya sederhana. Yang pertama dia bilang bahwa : Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan

Saya rasa tidak ada yang keberatan dengan apa kata pak Pendi. Asalkan yang dimaksud adalah nilai-nilai positif dari demokrasi, berhubung demokrasi bukanlah sistem yang sempurna sehingga pasti ada cacatnya juga.

Pernyataan ke dua pak Pendi sedikit lebih rumit : Tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi Apa maksud pernyataan pak Pendi ini kira-kira ? Ada dua kasus yang bisa dibahas terkait pernyataan kedua pak Pendi. Pertama, kalau memang tidak ada monarki, maka tidak ada yang perlu dibahas lagi. Sama seperti saat kita mendengar ada yang bilang bahwa tidak boleh ada pria hamil yang melakukan aborsi. Selama tidak ada pria yang hamil, tidak ada yang perlu kita bahas lagi.

Kedua, kalau ternyata ada monarki maka pak Pendi bermaksud untuk menyatakan bahwa monarki yang ada ini tidak boleh bertentangan dengan konstitusi atau demokrasi. Artinya ya kalau memang ada sistem monarki, apa yang ada harus merupakan sistem monarki yang konstitusional dan demokratis. 

Menurut saya, pernyataan pak Pendi ini sederhana, polos dan bisa dipahami apa adanya. Sayangnya yang mengeluarkan pernyataan bukanlah pak Pendi, atau pak Jamiatul Isro temannya sesama satpam. Yang mengeluarkan pernyataan adalah bapak presiden SBY, dari partai Demokrat, yang mungkin sudah punya calon gubernur sendiri dari partainya.

Fakta terakhir inilah yang membuat semua jadi runyam. Pernyataan pak SBY tidak bisa lagi dipahami secara sederhana sebagaimana kita memahami pernyataan pak Pendi. Entah kenapa persisnya, para politisi, dosen, pakar dan guru besar pun kebingungan menghadapi pernyataan ini, karena yang mengungkapkan bukan lagi pak Pendi.

Ada politisi yang bertanya-tanya monarki apanya? Ada lagi politisi yang dengan yakin bilang sama sekali tidak ada monarki di Yogyakarta. Ada Guru Besar yang bilang bahwa apa yang ada di Yogyakarta adalah monarki konstitusional seperti yang ada di Eropa. Di tengah kebingungan ini untunglah ada penjelasan dari dosen UGM yang mudah saya pahami. Beliau menjelaskan bahwa yang ada di Yogyakarta bukanlah sembarang monarki, tetapi monarki yang sudah membidani lahirnya demokrasi. Kalau saya harus mengulang ujian SMP dan saat UAS tiba-tiba ada pertanyaan apakah ada monarki di Yogyakarta? saya rasa penjelasan dari pak dosen Dr. Sri Margono lulusan Leiden yang dulu pernah mampir ke Amsterdam inilah yang akan saya ikuti.

Bahwa selama masih ada Sultan, ya monarki itu memang masih ada di Yogyakarta. Bukan monarki absolut, tapi bukan pula monarki seperti yang ada di Eropa. Kecuali jika Pangeran Willem Alexander dipilih langsung menjadi Perdana Menteri Belanda, atau Pangeran Charles ditunjuk menjadi Perdana Menteri Inggris, baru saya akan bilang sama persis. Sesuatu yang ada di tengah-tengah, bukan hanya monarki simbolis seperti di Eropa karena sultannya juga merangkap menjadi gubenur, tapi bukan pula monarki absolut karena Pemda DIY masih butuh persetujuan DPRD dan mengikuti mekanisme yang sebagian besar sama dengan provinsi lain.

Kalau saya jadi sultan, saya tidak akan bilang bahwa saya tidak tahu apa maksud SBY (entah beliau paham maksud pak Pendi atau tidak). Kasihan rakyat yang akhirnya malah marah dan kebingungan, kasihan guru SMP yang mungkin mesti mengubah kunci jawaban UAS tentang apakah monarki itu demokratis atau tidak, dan mungkin perlu membuat definisi baru tentang monarki. Sebaliknya saya akan bilang begini:

Ya saya memang seorang Sultan, saya seorang monarch. Tapi tidak usah khawatir karena seperti yang sudah dicontohkan pendahulu saya, tahta saya sekarang ini pun untuk rakyat. Tidak seperti rakyat Salatiga yang bisa memilih orang biasa seperti Jokowi untuk menjadi walikota, rakyat Yogyakarta yang istimewa memilih untuk tetap setia pada Sultan tanpa perlu adanya pilihan lain. Maka tidak bisa tidak, sebagai Sultan saya harus memberikan yang terbaik untuk rakyat Yogyakarta.

Tapi apa boleh buat, saya bukan sultan. Dan pak SBY bukan satpam seperti pak Pendi yang bisa kita pahami pernyataannya secara sederhana. Jadi kita terpaksa menikmati kebingungan yang diciptakan para politisi, pakar dan guru besar dalam memaknai pernyataan ini. Saya berharap kalo pulang masih bisa ketemu pak Pendi untuk main pingpong lagi dan minta maaf sudah pinjam namanya.